KISARAN-Pelaksanaan
proyek pembangunan GOR Asahan yang dananya beasal dari hibah Kemenpora
Rp799 juta diduga tidak dilaksanakan sesuai aturan, sebab tidak pernah
terdengar ada proses lelang atau tender proyek itu. Kepada METRO, Kamis
(12/7) sejumlah kontraktor yang sudah sering melakukan pelaksanaan
proyek di Kabupaten Asahan mengaku, selama kurun waktu 2011, mereka
tidak pernah mendegar ada proses pelaksanaan lelang atau tender terkait
pembangunan GOR di dinas manapun di Pemkab Asahan. Justru, mereka
mengaku terkejut ketika kasus proyek pembangunan GOR itu muncul ke
permukaan.
“Andai saja ada tender proyek dan terbuka untuk umum dan terlebih lagi diumumkan di surat kabar, pasti diketahui kontraktor di Asahan dan akan ikut tender. Tapi proyek pembanguna GOR yang berada di areal eks HGU PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP), sama sekali tidak kami ketahui,” sebut para kontraktor yang meminta nama mereka tidak ditulis. Terpisah Ketua Lingkar Mahasiswa Asahan (LiMA) Husni Mustofa menyebutkan, di antara syarat proyek yang dananya berasal dari hibah adalah adanya ketersediaan lahan yang memadai dengan status jelas.
Sementara, lokasi proyek GOR Asahan tidak ada sertifikasi atau belum terdaftar sebagai aset Pemkab Asahan dan hanya masih sebatas pelepasan dari HGU PT BSP Kisaran. Sehingga, diyakini proses pelaksanaan proyek itu syrat pelanggaran hukum.
Husni mengaku, sudah berkoordinasi dengan Halim Saragi (pelapor,red) akan melaporkan kasus ini ke Poldasu bila Polres Asahan lamban melidiknya. “Soalnya, masyarakat tertunggu-tunggu adanya kepastian pembanguan GOR dari penegak hukum,apakah ditemuka kerugian Negara di dalamnya atau tidak. “Maunya Polres jangan biarkan hal ini menjadi opini, sebab pelapor tidak tahu tentang yang dilaporkannya sedang yang terlapor justru menjadi sasaran perbincangan masyarakat,”, ungkapnya. (van)
“Andai saja ada tender proyek dan terbuka untuk umum dan terlebih lagi diumumkan di surat kabar, pasti diketahui kontraktor di Asahan dan akan ikut tender. Tapi proyek pembanguna GOR yang berada di areal eks HGU PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP), sama sekali tidak kami ketahui,” sebut para kontraktor yang meminta nama mereka tidak ditulis. Terpisah Ketua Lingkar Mahasiswa Asahan (LiMA) Husni Mustofa menyebutkan, di antara syarat proyek yang dananya berasal dari hibah adalah adanya ketersediaan lahan yang memadai dengan status jelas.
Sementara, lokasi proyek GOR Asahan tidak ada sertifikasi atau belum terdaftar sebagai aset Pemkab Asahan dan hanya masih sebatas pelepasan dari HGU PT BSP Kisaran. Sehingga, diyakini proses pelaksanaan proyek itu syrat pelanggaran hukum.
Husni mengaku, sudah berkoordinasi dengan Halim Saragi (pelapor,red) akan melaporkan kasus ini ke Poldasu bila Polres Asahan lamban melidiknya. “Soalnya, masyarakat tertunggu-tunggu adanya kepastian pembanguan GOR dari penegak hukum,apakah ditemuka kerugian Negara di dalamnya atau tidak. “Maunya Polres jangan biarkan hal ini menjadi opini, sebab pelapor tidak tahu tentang yang dilaporkannya sedang yang terlapor justru menjadi sasaran perbincangan masyarakat,”, ungkapnya. (van)
