SELAMAT DATANG DI BLOGG RESMI HALIM SARAGI,semoga Bermamfaat ,Salam Pergerakan !!

Sabtu, 11 Februari 2012

DPD Pantau Kasus Taufan dan Taswir

KISARAN– Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut memantau perkembangan dugaan penyalahgunaan dana DPPID 2011 oleh Kadis Pekerjaan Umum (PU) Taswir dan anggaran penyelenggaraan hari jadi Asahan ke-65 yang melibatkan Bupati Taufan Gama Simatupang.


Anggota DPD RI Prof Darmayanti Lubis mengatakan, dirinya mendapatkan informasi soal dua kasus itu yang sedang hangat di Asahan.“Benar saya tahu soal itu,kenapa kepala dinas pekerjaan umum bisa menyalahgunakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID)dan bupati juga kok bisa berbuat seperti itu,” ujar Darmayanti,kemarin.

Senator bergelar guru besar dari Universitas Negeri Medan (Unimed) mengingatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kisaran agar jangan mainmain dalam menyelidiki dua kasus ini. Sebab sebagai anggota DPD yang dipilih rakyat secara langsung mempunyai tanggung jawab mengawasi setiap perkembangan yang terjadi di Sumut.“Kasus ini sudah menggelinding dan diketahui publik luas.Kasus ini harus tuntas, jangan sampai terputus di tengah jalan,” sebutnya.

Darmayanti juga mengingatkan, pada masa reses yang akan datang dia merencanakan akan mengunjungi Kisaran.Pada kesempatan itulah akan melihat secara langsung hasil kerja Kejari Kisaran menangani kasus ini. Sementara itu genderang “perang” antara aktivis dan Pemkab Asahan tampaknya semakin panas.Sejumlah pentolan aktivis dari berbagai organisasi menantang Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang untuk berdebat secara terbuka tentang penggunaan dana APBD Asahan tahun 2011.

Tantangan ini dinyatakan secara terbuka terkait dengan pernyataan orang nomor satu di Asahan itu dalam ekspose terbuka pelaksanaan APBD Asahan 2011 di Gedung Serba Guna Kisaran,kemarin.“Kami akan mengajukan surat ke Pemkab Asahan yang isinya akan menantang Bupati Asahan debat terbuka untuk mengupas pelaksanaan APBD Asahan 2010/ 2011.Kita akan uji nyali bupati, berani tidak menerima tantangan ini,”ujar Ketua Gowa Sumut, Guntur Zass,kemarin.

Di dampingi sejumlah pentolan aktivis LSM dan organisasi kemahasiswaan, di antaranya Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Asahan Halim Saragih, Sekretrasi LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM Penjara) Hendra Syahputra Arbain, aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Asahan Husni Mustofa. Mereka menyatakan tantangan itu diajukan untuk membuktikan pemerintahan Taufan Gama Simatupang bersih atau tidak dari tindakan korupsi.

Para aktivis menyatakan, tantangan debat terbuka yang akan mereka sampaikan ke Bupati Asahan ini juga merupakan sebagaiekspresidarireaksi terhadappernyataan Taufandalam paparannya dalam ekspose terbuka penggunaan APBD Asahan tahun 2011 tersebut. Mengutip pernyataan Taufan dalam forum itu, Guntur mengatakan Bupati Asahan Taufan Simatupang menilai laporan aktivis kepada aparat penegak hukum terkait dengan penggunaan APBD Asahan sebagai tudingan merupakan pernyataan yang menciptakan kesan seolah-olah laporan itu tidak memiliki dasar.

Apalagi disebutkannya bahwa laporan-laporan tersebut tanpa didahului konfirmasi. “Itu bohong. Karena sebelum laporan dimasukkan ke lembaga penegak hukum, biasanya aktivis mendahuluinya dengan permintaan pen-jelasan dan klarifikasi, bahkan permintaan penjelasan ini dilakukan secara tertulis sesuai dengan aturan tata pemerintahan. Akan tetapi tak pernah Pemkab Asahan mau memberikan jawaban secara tertulis yang disertai bukti-bukti,” kata dia.

Para aktivis juga menyinggung pelaksanaan eksposes terbuka tentang penggunaan dana APBD Asahan tahun 2011 yang digelar Pemkab Asahan. Ketua PMII Asahan, Halim Saragih menyebutkan acara tersebut hanya merupakan acara seremonial, hanya untuk sarana pencitraan. Kalau memang Pemkab Asahan bertujuan acara ekspose tersebut digelar untuk mengukur penilaian publik, seharusnya dilakukan komunikasi secara dua arah (dialogis), bukan dilakukan secara satu arah.

Sementara itu Sekretaris LSM Penjara Hendra Syahputra Arbain menilai pernyataan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang telah menyudutkan aktivis. Dia terutama mengkritisi pernyataan bupati tentang tidak adanya konfirmasi dari para aktivis kepada pemerintah daerah sebelum melaporkannya ke Kejari Kisaran. “Yang ada sebenarnya Pemkab Asahan yang tidak berani setiap menjawab pertanyaan resmi yang diajukan oleh para aktivis,”kata dia.

Salah satu contoh diantaranya adalah saat pihaknya mempertanyakan soal dugaan dana siluman pelaksanaan pameran hari jadi Kabupaten Asahan ke- 65. Pihaknya, sebutnya telah mengajukan permintaan penjelasan secara resmi langsung kepada Bupati Asahan.

Tetapi sampai saat ini Bupati Asahan tidak memberikan jawaban. Kabag Humas Pemkab Asahan, Rahman Halim menyatakan belum bisa menjawab soal tantangan ini. Pihaknya akan berkordinasi dulu dengan Bupati Asahan. edy gunawan hasby
sumber : sinar Indonesia Baru


Tidak ada komentar:

Posting Komentar