SELAMAT DATANG DI BLOGG RESMI HALIM SARAGI,semoga Bermamfaat ,Salam Pergerakan !!

Kamis, 26 April 2012

Bupati Asahan Apresiasi peluncuran Website KONI Asahan Sementara Web Pemkab Asahan Tidak Berfungsi ?


(Peran Website Pemerintah Dalam Penyampaian Informasi Daerah)
Di era yang serba elektronik saat ini, masyarakat tentunya sangat mudah untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Web site pemerintah salah satu sarana guna memperlihatkan secara nyata kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan kepada masyarakat umum secara luas.
Saat ini, internet sudah merupakan suatu kebutuhan bagi sebagian masyarakat . Bahkan Bupati Asahan Drs.H.Taufan Gama Simatupang Mengatakan pada acara peluncuran Web site KONI Website adalah salah satu media yang mempromosikan keberadaan Asahan dalam bidang olah raga ,jadi siapapun dapat mengaksesnya ,dengan website ini saya melihat KONI Sangat maju kinerjanya’kata Bupati Asahan,selasa 24 Apri 2012 di pendopo Rumah dinas Bupati Asahan (sumber : humas-asahan.blogspot.com)

Bagaimana Situs Web Site Pemkab Asahan yang kini Mati suri ?
Melihat situs pemkab Asahan http://pemkab-asahan.go.id yang mana hari ini tidak lagi di fungsikan sangatlah bertolak belakang dengan apa yang telah di ucapkan Bupati Taufan Gama simatupang, padahal anggaran untuk Biaya Operasional dan pemeliharaan Web  http://pemkab-asahan.go.idRp.30.000.000.00 sebagaimana di tampung dalam APBD Asahan Bag.Bapeda Tahun 2011 ,Namun sangat di sayangkan anggaran tersebut tidak di pergunakan untuk mengkelolah serta memfungsikan website tersebut, sebagaimana tertulis dalam laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Asahan (LKPJ) Tahun 2011 kalau anggaran  tersebut tidaklah di realisasikan.Terlebih pada saat ini adanya Surat Edaran Bupati Asahan Melarang memberikan informasi kepada organisasi Non pemerintah tentunya sangatlah mempersulit masyarakat untuk mengetahui program pemerintahan Bupati Asahan ,di tambah lagi tidak di fungsikannya website tersebut sangatlah mencerminkan pemerintahan yang tidak transparan ??
“Wallahulmuaffieq Ilaa Aqwamit Tharieq” 
(HALIM SARAGI)

Aliran Air Tumpat Mengakibatkan Kota Kisaran Banjir dalam Hitungan Jam Pasca Turunnya Hujan




Pembangunan Belum Menyentuh Rakyat

Rabu, 04 Januari 2012 KISARAN-Selama setahun pemerintahan Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang dan Wakil Bupati H Surya BSc, pembangunan di Asahan dinilai belum menyentuh seluruh masyarakat kecil. Kesejahteraan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Lingkaran Mahasiswa Asahan dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam aksi unjuk rasa akhir tahun, Sabtu (31/12) tengah malam di Makam Pahlawan dan rumah dinas Bupati Asahan melalui oratornya Husni Mustofa, Rudiansyah Ritonga dan Muhamad Safrizal mengatakan, berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemkab Asahan belum maksimal.
“Para pahlawan yang telah mendahuli kami, ini adalah generasimu yang bertekad melanjutkan perjuanganmu memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Hari ini, menjelang pergantian tahun dari tahun 2011 ke tahun 2012, di Asahan masih terlihat kesenjangan, rintihan rakyat kecil yang belum menikmati pembanguan masih banyak. Pemerintah justru hanya kebanyakan janji manis tanpa realisasi yang jelas,” teriak Husni Mustofa dari HMI.
Bukan hanya kinerjaa Pemkab, pengunjuk rasa juga menyoroti kinerja DPRD Asahan yang yang memiliki peran kontrol sosial justru lebih cenderung berfungsi sebagai tukang stempel pemerintah untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan yang dinilai belum berpihak penuh untuk rakyat.
“Sudah lebih dua tahun menjabat, belum terlihat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Sebagai wakil rakyat masih lebih sering bertepuk tangan saat pertemuan dengan eksekutif dalam berbagai pembahasan, tetapi sepi dari kritikan, masukan yang berorientasi kerakyatan,” kata Rudiansyah.
Bersamaan, massa PMII melakukan unjuk rasa di rumah dinas Bupati Asahan. Orator Halim Saragi mengatakan,  persoalan-persoalan di era kepemimpinan Taufan-Surya dinilai masih banyak kegagalan yang signifikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
Diantaranya, gagal mengelola anggaran usaha kecil menengah (UKM) sebesar Rp10 miliar sehingga tidak terealisasi seutuhnya. Gizi buruk masih terjadi di Asahan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provsu bulan Agusutus 2011 lalu ditemukan 209 balita terkena dampak gizi buruk di Asahan. Bahkan di akhir Desember 2011 masih ditemukan di tengah-tengah masyarakat balita yang kurang gizi yakni warga Kelurahan Teladan Kecamatan Kisaran Timur.
Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang yang langsung menerima pengunjuk rasa dari PMII berjanji akan menindaklanjuti tuntutan pengunjuk rasa. Bupati juga meminta data lengkap dari mahasiswa sekaitan dengan berbagai kecaman yang menurut bupati tidak memiliki data dan dasar yang kuat.
Terkait dengan pernyataan mahasiswa yang berunjuk rasa di makam pahlawan, Kabag Humas Pemkab Asahan Rahman Halim yang dikonfirmasi Senin (2/1) mengatakan, apa yang dikatakan mahasiswa tidak berdasar, sebab program telah dilakukan Pemkab telah berjalan walau ada sebagian kecil yang belum maksimal.
“Tapi bukanlah kegagalan, karena Bupati/Wakil Bupati Asahan baru menjabat satu tahun lebih,” kata Rahman.
Dijelaskannya, Pemkab Asahan selama tahun 2011 telah maksimal dan sudah banyak perubahan yang orientasinya untuk kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua DPRD Asahan Armen Margolang yang diminta tanggapannya membantah kalau DPRD tidak menjalankan fungsinya. Menurutnya, DPRD Asahan sudah melakukan fungsinya secara maksimal. (van)

Bupati Didesak Laporkan Kadis PU

Thursday, 05 January 2012 KISARAN - Kasus penggunaan anggaran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) yang diduga disalahgunakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Asahan Taswir, semakin memanas.


Bupati Asahan,Taufan Gama Simatupang sebagai pimpinan langsung Taswir diminta jangan hanya berpangku tangan, diam atau hanya sekedar mengetahui saja.Taufan didesak segera melaporkan Taswir ke penegak hukum. Desakan itu salah satunya disampaikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Asahan.

“Terungkapnya kasus (dugaan) penyalahgunaan anggaran DPPID yang digunakan untuk kepentingan pribadi Kadis PU ini menjadi momentum bagi kami untuk melakukan penilaian terhadap bupati, apakah bupati berani atau tidak melaporkan kasus ini ke lembaga aparat penegak hukum,”tegas Ketua PMII Asahan, Halim Saragih, kemarin. Lewat telepon selulernya, PMII mengancam akan mendemo Bupati Asahan meminta mundur dari jabatan jika kasus ini tidak dilimpahkan oleh pemerintah daerah setempat ke lembaga penegak hukum.

Menurut dia, kasus pembangunan proyek jalan rabat beton yang digunakan untuk kepentingan jalan menuju dapur rumah Taswir yang didanai dari anggaran DPPID APBN tahun 2011 tersebut merupakan penyalahgunaan anggaran,karena dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sebab itu, jika tidak dilimpahkan ke ranah hukum oleh bupati,maka ada sesuatu yang aneh. “Bupati tinggal pilih didemo untuk mundur atau memproses kasus penyelewengan ini ke jalur hukum,” kata Halim.

Dia beralasan,Bupati Asahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan pejabat penanggungjawab pengelolaan anggaran daerah (PPAD) memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap ada temuan penyelewenngan dan penyalahgunaan penggunaan anggaran. Lewat inspektorat, sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjalankan fungsi pengawasan,bupati menyerahkan kasus ini ke jalur hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan oleh bupati jika Taufan tidak ingin ikut tertuding terlibat berkonspirasi dalam kasus ini.“Kalau bupati tidak mau dituding berkonspirasi, maka ya bupati harus laporkan kasus penyelewengan penggunaan anggaran APBN ini ke jalur hukum,”ujar dia. Halim mengaku sangat terkejut saat mengetahui kasus penyalahgunaan anggaran DPPID untuk kepentingan pribadi Taswir ini diungkap oleh SINDO. Terungkapnya kasus tersebut juga menunjukkan betapa bobroknya pemerintahan daerah ini selama kepemimpinan Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang. Soalnya kasus seperti ini tak pernah terjadi dibawah kepemimpinan Bupati Asahan sebelumnya, Risuddin.

Tidak Lewat Musrenbang

Sementara itu proyek pembangunan jalan rabat beton yang diberi nama Jalan Koi di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat yang sebelumnya dinyatakan oleh lurah setempat Ahmad Syahrum sebagai jalan fiktif, dinyatakan bukan merupakan proyek yang diusulkan oleh pemerintah kelurahan setempat. “Untuk tahun 2011 hanya ada 10 paket proyek yang kita usulkan melalui musrembang kepada pemerintah daerah. Tidak termasuk didalamnya proyek jalan Koi,”kata Syahrum.

Pada tahun 2011,Kelurahan Sidomukti hanya mengusulkan sebanyak 10 paket proyek yang menjadi usulan prioritas pemerintahan kelurahan itu kepada pemerintah daerah setempat melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kabupaten. Dari sebanyak 10 paket proyek usulan, hanya satu proyek yang diloloskan oleh pemerintah daerah setempat.Itupun setelah lima tahun berturut-turut diusulkan setiap tahun kepada pemerintah daerah setempat karena dianggap sangat penting dan mendesak.

Sedangkan Jalan Koi merupakan jalan fiktif, yakni jalan dadakan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Nah, karena itu proyek pembangunan jalan rabat beton sepanjang kurang lebih 60 meter yang didanai dari anggaran DPPID APBN tahun 2011 itu tidak pernah diusulkan oleh pemerintahan kelurahan setempat. Sebagai lurah,Ahmad Syahrum mengaku kecewa,dari sebanyak10paketproyekyangdiusulkan pada tahun 2011 tak satupun diakomodir oleh Pemkab Asahan, malahproyekyangtakpernah masuk dalam daftar usulan yang diprioritaskan oleh kelurahan itu yang menjadi proyek yang dibangunkan di kelurahan ini.

Padahal banyak proyek mendesak yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat umum. Kasi Program Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Asahan, Junaidi Maryanto mengaku tidak mengetahui bagaimana Jalan Koi bisa masuk ke dalam daftar proyek tahun 2011. Diakuinya sesuai dengan mekanisme, seharusnya setiap proyek yang akan dibangun oleh pemerintah daerah sesuai dengan prosedur peraturan perundang- undangan haruslah melalui musrenbang. Diawali dari musrenbang kecamatan, kabupaten hingga musrenbang nasional.Apalagi untuk proyek yang didanai dari APBN ini.

“Proyek ini sudah ada kian dalam rancangan program berdasarkan draft usulan proyek yang disampaikan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),”pungkas dia. edy gunawan has

PMII dan Masyarakat Asahan Desak “Kafe UM” Ditutup

Kisaran – Jurnal Asahan. Sejumlah elemen masyarakat dan ormas Islam Asahan meminta dan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan serta aparat kepolisian untuk menutup kafe Ucok Mangkok (UM) yang berada di Mutiara Kisaran. Pasalnya,kafe yang beroperasi di dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) itu sudah meresahkan warga sekitar.Bahkan,kafe yang memiliki beberapa VIP itu merupakan tempat yang selama ini menjadi lokasi ajang transaksi sex dan peredaran narkoba serta tempat paling aman untuk pengunjung yang doyan mengkonsumsi narkoba sambil mendengarkan musik ditemani wanita penghibur.
“Kami minta Pemkab dan Polres Asahan untuk segera menutup kafe UM yang ada di di dekat DAS itu. Karena, kafe yang disinyalir dibackup oleh oknum aparat dan wartawan Asahan itu sudah sangat meresahkan dan bisa berdampak negatif bagi pemud di Asahan,” tegas Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Asahan, Halim Saragih , Jumat (6/4) sekira pukul 11.30 WIB di Kisaran.
Apalagi, kata Halim, selain kafe UM bisa berdampak pada aspek social dengan semakin bobroknya mental dan moral pemuda, karena keberadaan kafe yang terkesan kebal hukum dikarenakan tidak pernah ditindak oleh Pemkab Asahan karena telah melanggar perda. Kafe UM juga sudah kian menjadi omongan warga sekitar karena kerap mengganggu kenyamanan tidur warga yang terganggu akibat dengungan musik kafe dan hilir mudik pengunjung yang mabuk hingga larut pagi.
“Untuk itu saya tegaskan kepada Pemkab dan Polres Asahan agar segera menutup paksa kafe yang baru digerebek oleh Satuan Narkoba Polres Asahan, yang menemukan 3 pengunjung yang asik memakai narkoba di dalam VIP kafe itu,”sebut Halim.
Senada,M.Yunus salah seorang pengamat Sosial Kabupaten Asahan , Jumat (6/4) sekira pukul 15.00 WIB, juga meminta dan memohon kepada Kapolres Asahan,AKBP Yustan Alpiani dan Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupan agar segera menutup paksa lokasi tempat hiburan malam UM yang membuka usahanya selama 24 jam penuh.
Soalnya, kata M Yunus,kafe Ucok Mangkok itu sudah kerap mengganggu kenyamanan masyarakat dan telah mengganggu ekosistem alam dan lingkungan karena membuat kafe VIP permanen diatas DAS yang sewaktu-waktu bisa memakan korban jiwa jika bantarannya merosot karena tidak ada bendungan penahannya.
“Saya meminta ketegasan Kapolres Asahan dan Bupati Asahan selaku pejabat yang berkompeten untuk menutup paksa kafe UM yang meresahkan itu. Karena, kalau tidak kafe remang-remang ajang transaksi sek dan narkoba itu akan merusak generasi bangsa dan bakal memakan korban jiwa nantinya,”ujar M.Yunus yang juga warga Mutiara.
Terpisah, Camat Kisaran Timur Rahmad Hidayat Siregar yang ditemui di kantornya kemarin, mengaku tidak mengetahui adaanya kafe Ucok Mangkok yang beroperasi di Kecamatannya itu. Bahkan, dia juga mengaku tidak mengetahui kafe itu menjadi tempat peredaran narkoba dan konsumsi narkoba paling aman serta tempat ajang transaksi sex. Soalnya,kata Mantan Kabag Humas Pemkab Asahan itu, dia tidak pernah ada mendengar keluhan dan laporan dari masyarakat sekitar yang merasa keberatan dan terganggu dengan keberadaan kafe itu. Rahmad juga tidak tahu kafe itu digrebek pada malam Minggu kemarin oleh Satuan Narkoba Polres Asahan.
“Bagaimana saya berani menutup paksa kafe UM itu,karena saya tidak berkompeten meminta dan menutup paksa kafe UM. Tapi kalau untuk mengusulkan dan merekomendasikan pada atasan yakni Bupati. Saya kemungkinan bisa melakukannya. Namun, selagi kafe itu tidak ada yang keberatan dan selagi dia ada memberikan kontribusi pada Pemkab Asahan sebenarnya tidak masalah,” ujar Rahmad.(Hendri)
Short URL: http://jurnal-asahan.com/?p=297