Bupati Asahan Sampikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2011

Humas Setdakab Asahan

Siaran Pers
Nomor    : 103/Humas/SP/06/2012
Tanggal  : 18 Juni 2012

Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyampaikan nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2011 di sidang Paripurna DPRD Asahan, Senin, 18 Juni 2012.

Bupati menjelaskan bahwa APBD Asahan tahun 2011 dilihat secara umum realisasi APBD tahun 2011 mencapai 100,78 persen dari anggran pendapatan Rp 837 milyar lebih terealisasi sebesar Rp 843 milyar lebih atau bertambah dari anggaran setelah perubahan Rp 6 milyar lebih.

Bupati menyebutkan, bila realisasi tahun 2011 tersebut dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp 720 milyar lebih maka terjadi kenaikan sebesar Rp 122 milyar lebih. Tentunya peningkatan pendpatan tersebut didukung oleh beberapa pos-pos pendpatan, seperti Pendapatan Asli Daerah dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp 31,4 milyar lebih, realisasinya menjadi Rp 31,8 milyar lebih atau bertambah sebesar Rp 439 juta lebih.

Kemudian dari hasil retribusi daerah mencapai 102,15 persen, hasil pengelolan kekayan daerah capai 100 persen, PAD yang sah mencapai 121,99 persen. “ Dari pos-pos inilah APBD Asahan terus mengalami peningkatan, namun ada pos yang tidak tercapai seperti Pendapatan Pajak Daerah dari Rp 12 milyar lebih hanya terealisasi Rp 11 milyar lebih, “ Demikian laporan, Bupati Asahan dalam sidang tersebut.

Bupati Asaan berjanji akan terus berupaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan memenuhi prinsip tepat waktu dan mengikuti standart akuntasi pemerintah yang telah diterima secar umum. Begitu juga juga Pemkab Asahan akan semakin berhati-hati dan tetap menjaga setiap uang yang bersumber dari APBD, direncakan, dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik, dalam arti dihindari adanya pengunaan anggaran yang bertentangan dengan rambu-rambu yang sudah digariskn dalam peraturan.

Bupati Asahan juga akan melakukan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan yang bertujuan untuk menajamkan strategi penerapan akuntantasi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual agar ditempuh dengan menyiapkan kelengkapan perangkat peraturan yang terkait dalam implementasinya, penyederhanaan sisitem dan riviu secara berkesinambungan serta komitmen dan dukungan sumber daya dari pemerintah daerah secara memandai. (Humas-1)