Medan, (Analisa). Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Asahan menjadi kabupaten/kota kedua yang telah
menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2011 ke Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara setelah Kabupaten
Pakpak Bharat dengan mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian
(WDP).
Demikian disampaikan Bupati
Asahan Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP didampingi Ketua DPRD Asahan
Benteng Panjaitan, SH, Wakil Ketua DPRD Asahan Harmein Simagolang dan
Dahrun Hutagaol, Sekdakab Asahan Drs. Sofyan, MM, Inspektorat Ir.
Syarifuddin Nasution dan Kabag Humas Zainal Arifin, SH, usai menerima
hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BPK RI Sumut, Jalan Imam Bonjol
Medan, Rabu (16/5).
Dia mengatakan, saat ini Pemkab Asahan terus melakukan pembenahan. Kalau tahun lalu penilaian Pemkab Asahan sangat rendah, maka sekarang ini sudah berada pada urutan kedua dan ke depannya bisa meningkat lagi.
"Kita mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Sumut yang sudah membimbing Pemkab Asahan dan juga dukungan rekan-rekan seluruh staf jajaran Pemkab dan DPRD Kabupaten Asahan, sehingga hasil penilaian kita meningkat dari tahun lalu. Sekarang hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Asahan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dan mudah-mudahan ke depan bisa meningkat lagi," kata Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang.
Taufan mengaku, dirinya baru 16 bulan menjabat sebagai bupati, sehingga pada saat awal dia menjabat terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan opini Pemkab Asahan yang sangat rendah untuk lebih baik. "Alhamdulillah satu tahun pemerintahan saya dan Pak Surya (Wakil Bupati Asahan-red) penilaian keuangan kita sudah meningkat begitu juga tahun pertama Ketua DPRD Asahan juga meningkat, berarti kita lebih baik dari yang lalu. Mudah-mudahan," ujarnya.
Dengan kerjasama seluruh jajaran pemerintahan daerah dibantu jajaran DPRD Asahan, kata Taufan, pihaknya sudah bisa melakukan tertib administrasi, tertib keuangan dan tertib roda pemerintahan. "Seperti yang lalu-lalu masalah kita paling besar masalah aset-aset di Pemkab Asahan. Alhamdulillah, meskipun belum 100 persen tuntas, karena banyaknya aset kita, tapi kita sudah menindaklanjuti seluruh temuan BPK RI. Dan realisasi pendapatan pajak Pemkab Asahan meningkat 103 persen," ujarnya.
Untuk mengejar mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke depan, Taufan menyebutkan, pihaknya akan melakukan pembenahan-pembenahan di beberapa sektor terutama terkait masalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan memaksimalkan hasil daripada aset-aset yang dimiliki Pemkab Asahan, serta perbaikan-perbaikan infrastruktur lainnya.
"Kita sudah mendapatkan petunjuk-petunjuk yang arif dari pimpinan BPK RI Perwakilan Sumut, apa langkah-langkah yang harus kita buat. Karena Jamkesmas ini berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan kita sedang membangun rumah sakit di Asahan, kemudian dari segi penganggaran dan lainnya kita telah diberi arahan-arahan agar dapat ditingkatkan lagi ke depan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Asahan Benteng Panjaitan mengatakan, untuk mencapai penilaian WDP sebenarnya tidak terlalu sulit dan sebagai legislatif pihaknya tetap berkoordinasi dengan baik sehingga apa yang menjadi permasalahan dapat cepat diatasi, dan temuan-temuan dapat dibenahi dan hasilnya menjadi lebih baik. "Sehingga opini dari disclaimer pada tahun lalu, bisa meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian pada pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2011 ini," ujarnya. (msm)
Dia mengatakan, saat ini Pemkab Asahan terus melakukan pembenahan. Kalau tahun lalu penilaian Pemkab Asahan sangat rendah, maka sekarang ini sudah berada pada urutan kedua dan ke depannya bisa meningkat lagi.
"Kita mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Sumut yang sudah membimbing Pemkab Asahan dan juga dukungan rekan-rekan seluruh staf jajaran Pemkab dan DPRD Kabupaten Asahan, sehingga hasil penilaian kita meningkat dari tahun lalu. Sekarang hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Asahan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dan mudah-mudahan ke depan bisa meningkat lagi," kata Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang.
Taufan mengaku, dirinya baru 16 bulan menjabat sebagai bupati, sehingga pada saat awal dia menjabat terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan opini Pemkab Asahan yang sangat rendah untuk lebih baik. "Alhamdulillah satu tahun pemerintahan saya dan Pak Surya (Wakil Bupati Asahan-red) penilaian keuangan kita sudah meningkat begitu juga tahun pertama Ketua DPRD Asahan juga meningkat, berarti kita lebih baik dari yang lalu. Mudah-mudahan," ujarnya.
Dengan kerjasama seluruh jajaran pemerintahan daerah dibantu jajaran DPRD Asahan, kata Taufan, pihaknya sudah bisa melakukan tertib administrasi, tertib keuangan dan tertib roda pemerintahan. "Seperti yang lalu-lalu masalah kita paling besar masalah aset-aset di Pemkab Asahan. Alhamdulillah, meskipun belum 100 persen tuntas, karena banyaknya aset kita, tapi kita sudah menindaklanjuti seluruh temuan BPK RI. Dan realisasi pendapatan pajak Pemkab Asahan meningkat 103 persen," ujarnya.
Untuk mengejar mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke depan, Taufan menyebutkan, pihaknya akan melakukan pembenahan-pembenahan di beberapa sektor terutama terkait masalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan memaksimalkan hasil daripada aset-aset yang dimiliki Pemkab Asahan, serta perbaikan-perbaikan infrastruktur lainnya.
"Kita sudah mendapatkan petunjuk-petunjuk yang arif dari pimpinan BPK RI Perwakilan Sumut, apa langkah-langkah yang harus kita buat. Karena Jamkesmas ini berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan kita sedang membangun rumah sakit di Asahan, kemudian dari segi penganggaran dan lainnya kita telah diberi arahan-arahan agar dapat ditingkatkan lagi ke depan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Asahan Benteng Panjaitan mengatakan, untuk mencapai penilaian WDP sebenarnya tidak terlalu sulit dan sebagai legislatif pihaknya tetap berkoordinasi dengan baik sehingga apa yang menjadi permasalahan dapat cepat diatasi, dan temuan-temuan dapat dibenahi dan hasilnya menjadi lebih baik. "Sehingga opini dari disclaimer pada tahun lalu, bisa meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian pada pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2011 ini," ujarnya. (msm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar