SELAMAT DATANG DI BLOGG RESMI HALIM SARAGI,semoga Bermamfaat ,Salam Pergerakan !!

Sabtu, 11 Februari 2012

Protes Bupati, Mahasiswa Sweeping Kafe

KISARAN– Sebagai bentuk protes kepada Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang, sejumlah aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan aksi sweepingke sejumlah kafe yang dianggap rawan, Sabtu malam (21/1).


Aksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk protes kepada pemerintah daerah setempat terkait dengan terus semakin bertambahnya jumlah kafe di daerah ini. Aksi para aktivis mahasiswa yang juga melibatkan sejumah pentolan aktivis dari sejumlah organisasi mahasiswa tersebut sempat membuat kepolisian setempat kelabakan, Sebab, aksi ini dilakukan tanpa pemberitahuan dan kordinasi.

Meskipun demikian sweeping berjalan aman dan terkendali tanpa insiden. Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Asahan Halim Saragih mengatakan, aksi dadakan itu merupakan ide spontan para aktivis yang dilatarbelakangi ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Bupati Asahan,Taufan Gama Simatupang yang mereka nilai tidak komit didalam menjalankan visi misinya.

Disebutkannya para aktivis mahasiswa di kabupaten ini menilai visi misi Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang yang bervisi menciptakan masyarakat Asahan yang religius hanya isapan jempol belaka. Terbukti, fakta yang ditemukan sangat kontras dengan visi misi tersebut. Mereka mengindentifikasi dimasa kepemimpinan saat ini jumlah kafe malam yang rawan untuk dijadikan sebagai tempat transaksi bisnis prostitusi dan narkoba semakin terus bertambah.

Semakin terus tumbuhnya hiburan malam tersebut disebabkan karena mudahnya pengeluaran izin oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah tidak memikirkan dampak ikutan yang bakal timbul kemudian hari terhadap pembangunan moral dan mental masyarakat dari penerbitan izin- usaha untuk kafe-kafe malam itu.

“Pemerintah daerah sahsah saja mengeluarkan izin usaha, tapi maunya dibatasi, jika terus menerus diterbitkan izin kota ini akan dipadati kafekafe malam yang mendorong akan semakin meningkatnya aktivitas prostitusi,”ujar dia. Dimata para aktivis, Pemkab Asahan memang memiliki hak untuk menerbitkan izin usaha untuk kafe-kafe malam karena akan menjadi tambahan bagi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Tetapi menurut mereka pemerintah daerah setempat belum bisa menjamin tidak akan terjadi peningkatan aktivitas prostitusi akibat menjamurnya kafe-kafe malam tersebut. Termasuk menjamin Asahan bersih dari peredaran narkoba. Karena bukan menjadi rahasia umum lagi.Kafe-kafe malam merupakan tempat paling stratregis untuk transaksi kedua bisnis haram ini.

“Lihat saja sekarang,aktivitas transaksi seks sejenis saja meningkat di Asahan. Hampir disepanjang Jalan Lintas Sumatera tiap tengah malam dipenuhi para waria. Apalagi praktik prostitusi,”ujar dia. Sementara itu pengamat masalah polik dan sosial dari Universitas Asahan,Lokot Ridwan Batubara mengatakan, akibat menjamurnya kafekafe malam secara sosial memungkinkan akan berdampak terhadap meningkatnya aktivitas prostitusi,serta narkoba.

Namun menurutnya pemberian izin tersebut tidak masalah. Sejauh jika Pemkab Asahan bisa membangun komitmen dengan pihak pengelola sebelum diberikan izin untuk menjadikan kafe yang dikelolanya secara sehat dan memberikan sanksi jika dilanggar serta disertai pengawasan yang ketat dan kontinu. Soalnya jika tidak,menurut dia menjamurnya kafe-kafe malam itu akan menimbulkan masalah-masalah social.

Artinya 10-20 tahun lagi akan menjadi persoalan bukan saja bagi masyarakat, tapi juga kepada pemerintah daerah. Selain itu persoalan ini juga akan menambah beban kerja aparat kepolisian, karena dengan demikian polisi harus lebih kerja ekstra lagi untuk menurunkan personilnya dalam mengawasi tempat-tempat hiburan malam, agar transaksi narkoba dan prostitusi tidak merajalela.

“Kalau saya menilai inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah.Ke depan akan menjadi persoalan karena menjamurnya kafe-kafe akan melahirkan dampak. Yang menjadi pertanyaan apakah Pemkab Asahan sanggup mengatasinya,”papar dia. Salah satu contoh di antara masalah sosial yang sudah terjadi saat ini dan belum bisa diatasi oleh pemerintah daerah setempat adalah masalah meningkatnya aktivitas pengemis.

Hampir tiap sudut di Kota Kisaran saat ini ditemukan para gelandangan dan pengemis (gepeng). Masalah sosial ini saja tak mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat.Konon jika nanti aktivitas prostitusi semakin meningkat.Karena umumnya meningkatnya aktivitas prostitusi akan mendorong meningkatnya aksi kejahatan. edy gunawan hasby
 
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/462814/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar