Fraksi
Demokrat DPRD Asahan menduga terjadi manipulasi data pasien untuk
pembayaran klaim biaya persalinan kepada pemerintah pada program Jaminan
Persalinan (Jampersal) dilakukan oknum bidan.
Kisaran - Fraksi Demokrat DPRD Asahan
menduga terjadi manipulasi data pasien untuk pembayaran klaim biaya
persalinan kepada pemerintah pada program Jaminan Persalinan (Jampersal)
dilakukan oknum bidan.
Selain itu, fraksi ini juga menduga ada pungutan liar terhadap pasien. “Kami melihatnya ada indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program ini,” ujar Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Asahan, Irwansyah Siagian, kemarin. Namun, kata dia,mayoritas penyelewengan yang terjadi dalam bentuk kutipan biaya persalinan berkedok uang terima kasih dari para pengguna Jampersal.
Irwansyah menceritakan, dari berbagai kunjungan Partai Demokrat ke masyarakat, pertanyaan menyangkut soal Jampersal sering muncul. Terutama menyangkut adanya pengutipan biaya persalinan. padahal dengan program ini pemerintah telah menjamin penggratisan biaya persalinan. Sebagai partai pemerintah, pihaknya tidak ingin program yang digelontorkan untuk tujuan menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan tersebut menjadi ajang korupsi bagi para bidan.
Juga oknum-oknum tertentu sehingga program ini tidak mencapai sasaran seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Nah,melihat permasalahan inilah Irwansyah meminta Inspektorat Pemkab Asaah mengawasi masalah ini secara ketat. Jika tidak, fraksinya akan akan melaporkan kepihak berwajib setiap bidan yang tertangkap tangan telah menyelewengkan program ini.
Sementara ini fraksinya cukup mengingatkan saja agar Inspektorat dan Dinas Kesehatan Pemkab Asahan segera melakukan pembinaan terhadap bidan-bidan nakal tersebut.” Jika tidak bisa juga dilakukan pembinaan maka barulah akan ditempuh jalur hukum, karena perbuatan ini jelas- jelas tindak pidana,” kata dia. Kepala Bidang (Kabid) Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pemkab Asahan Irfan Nasution meminta agar semua pihak ikut mengawasi.
Jika memang ditemukan ada bidan nakal, dia minta untuk segera melaporkan ke Dinas Kesehatan Pemkab Asahan. “Catat nama bidannya, siapa pasienya dan dimana alamatnya, berapa uang yang dikutipnya. Kami akan tindak tegas bidan yang bersangkutan,” ujar Irfan Nasution. Dia menolak jika ada bidan yang masih nekad memanfaatkan Jampersal untuk mencari keuntungan pribadi.
Karena pada dasarnya bidan yang melayani pasien Jampersal dibayar oleh negara melaliui klaim kepada pemerintah. Selama 2011, sebutnya, dinkes mendapat kucuran dana klaim Jamkesmas sebesar Rp3,4 miliar lebih. Lalu, sebesar Rp2,095 miliar klaim atas biaya persalinan. Dari besar dana ini dipergunakan untuk melayani sebanyak 4.912 persalinan normal, sebanyak 241 persalinan tak maju, 34 pasca keguguran.
Lalu,sebanyak 4.335 ibu hamil (bumil) kunjungan pemeriksaan (K1), 4.860 bumil K4, serta 5.003 ibu untuk kunjungan pasca persalinan (empat kali kunjungan) hingga nifas selama 28 hari.
(KL/SpI)
Selain itu, fraksi ini juga menduga ada pungutan liar terhadap pasien. “Kami melihatnya ada indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program ini,” ujar Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Asahan, Irwansyah Siagian, kemarin. Namun, kata dia,mayoritas penyelewengan yang terjadi dalam bentuk kutipan biaya persalinan berkedok uang terima kasih dari para pengguna Jampersal.
Irwansyah menceritakan, dari berbagai kunjungan Partai Demokrat ke masyarakat, pertanyaan menyangkut soal Jampersal sering muncul. Terutama menyangkut adanya pengutipan biaya persalinan. padahal dengan program ini pemerintah telah menjamin penggratisan biaya persalinan. Sebagai partai pemerintah, pihaknya tidak ingin program yang digelontorkan untuk tujuan menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan tersebut menjadi ajang korupsi bagi para bidan.
Juga oknum-oknum tertentu sehingga program ini tidak mencapai sasaran seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Nah,melihat permasalahan inilah Irwansyah meminta Inspektorat Pemkab Asaah mengawasi masalah ini secara ketat. Jika tidak, fraksinya akan akan melaporkan kepihak berwajib setiap bidan yang tertangkap tangan telah menyelewengkan program ini.
Sementara ini fraksinya cukup mengingatkan saja agar Inspektorat dan Dinas Kesehatan Pemkab Asahan segera melakukan pembinaan terhadap bidan-bidan nakal tersebut.” Jika tidak bisa juga dilakukan pembinaan maka barulah akan ditempuh jalur hukum, karena perbuatan ini jelas- jelas tindak pidana,” kata dia. Kepala Bidang (Kabid) Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pemkab Asahan Irfan Nasution meminta agar semua pihak ikut mengawasi.
Jika memang ditemukan ada bidan nakal, dia minta untuk segera melaporkan ke Dinas Kesehatan Pemkab Asahan. “Catat nama bidannya, siapa pasienya dan dimana alamatnya, berapa uang yang dikutipnya. Kami akan tindak tegas bidan yang bersangkutan,” ujar Irfan Nasution. Dia menolak jika ada bidan yang masih nekad memanfaatkan Jampersal untuk mencari keuntungan pribadi.
Karena pada dasarnya bidan yang melayani pasien Jampersal dibayar oleh negara melaliui klaim kepada pemerintah. Selama 2011, sebutnya, dinkes mendapat kucuran dana klaim Jamkesmas sebesar Rp3,4 miliar lebih. Lalu, sebesar Rp2,095 miliar klaim atas biaya persalinan. Dari besar dana ini dipergunakan untuk melayani sebanyak 4.912 persalinan normal, sebanyak 241 persalinan tak maju, 34 pasca keguguran.
Lalu,sebanyak 4.335 ibu hamil (bumil) kunjungan pemeriksaan (K1), 4.860 bumil K4, serta 5.003 ibu untuk kunjungan pasca persalinan (empat kali kunjungan) hingga nifas selama 28 hari.
(KL/SpI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar